KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR 810 - 392 TAHUN 2021
TENTANG
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADASELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJAI NSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021
Selengkapnya dapat diunduh pada tautan di bawah ini:
5 Juli 2021, Badan Kepegawaian Daerah DIY mengikuti Sosialisasi Program Tapera dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Portal Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secara daring melalui aplikasi teleconference. Pasca dibubarkannya Bapertarum-PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 kini penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tapera. Termasuk bagi Aparatur Sipil Negara.
Dalam sosialisasi tersebut BP Tapera mengenalkan Portal SITARA serta memberikan panduan bagi peserta BP Tapera dalam melakukan registrasi akun dan aktivasi login peserta pada Portal SITARA tersebut. Tujuan diadakannya sosialisasi dan bimtek ini agar diperoleh pemahaman akan fungsi Tapera dan dapat melaksanakan registrasi serta updating data Tapera.
Adapun materi sosialisasi dan panduan/tutorial penggunaan Portal SITARA dapat diunduh pada link di bawah ini:
Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 623 tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
Unduh pengumuman lengkap pada tautan di bawah ini:
Pengumuman CPNS, PPPK Tenaga Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan
Pengumuman PPPK Tenaga Guru
Badan Kepegawaian Daerah DIY menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 (tiga) hari pada tanggal 22 dan 24 Juni 2021 di Ruang Rapat “B” Badan Kepegawaian Daerah DIY. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian diselenggarakan karena beberapa Peraturan di bidang kepegawaian telah diubah atau diganti, sebagai contoh: PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menggantikan beberapa Peraturan Pemerintah, di antaranya PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS, PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Peserta kegiatan sosialisasi ini adalah 50 ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, yang terbagi menjadi 2 angkatan. Masing-masing angkatan berisi 25 ASN.
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian bertujuan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang sama dalam menangani permasalahan-permasalahan di bidang kepegawaian bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY, Drs. Teguh Suhada, M.Si. Dalam sambutannya, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repbulik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 adalah peraturan baru terkait dengan sistem manajemen kinerja yang mempunyai perbedaan dengan pengaturan SKP sebelumnya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sistem manajemen kinerja PNS bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/unit erja/atasan langsung ke dalam Sasaran Kinerja Individu yang nantinya menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kinerja serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja.
Adapun materi sosialisasi yang diberikan antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN, dan Pemberian Cuti PNS.
Berikut Materi Sosialisasi Peraturan Kepegawaian yang dapat diunduh:
Jumat, 18 Juni 2021 Bertempat di Ruang Diamond Hotel Pesonna Tugu Jl. Diponegoro No. 39 Yogyakarta, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Sosialisasi Kebijakan Standar Kompetensi Kerja dan Pedoman Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan kerja. Acara sosialisasi ini mengundang Narasumber dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ibu Lena Kurniawati, ST. MKKK beliau menjabat sebagai Koordinator Kebijakan Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Dimoderatori oleh Bapak Amin Surbagus, SKM, M.Kes Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Peserta dalam acara ini mengundang Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.
Acara ini dibuka oleh Bapak Drs. Aris Widaryanto, M.M. Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, BKD DIY. Dalam sambutannya, diharapkan setelah mengikuti acara ini Jabatan Fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi, OPD Pembina dan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY dapat lebih siap untuk pelaksanaan uji kompetensi. Acara ini sekaligus juga menjadi forum komunikasi dan koordinasi antara Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, BKD DIY, OPD dan instansi pembina Jabatan Fungsional dalam penyelenggaraan fasilitasi uji/sertifikasi kompetensi Jabatan Fungsional. Sehingga pada saat uji kompetensi peserta lebih siap dan dapat berjalan lancar serta memenuhi persyaratan. Selain itu disampaikan pula bahwa peserta diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dan Panitia telah menyiapkan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan protokol kesehatan agar semua yang berpartisipasi dapat saling menjaga.
Dalam acara sosialisasi kali ini terbagi dalam dua Sesi, Sesi Pertama narasumber membahas Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dengan landasan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. Sesi Kedua narasumber akan membahas Standar Kompetensi Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Landasan Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam Pembahasannya banyak hal baru yang disampaikan oleh Narasumber berkaitan dengan Kompetensi yang harus dimiliki oleh Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta kedudukan, kategori dan jenjang jabatannya yang harus dicermati.
Narasumber juga memberikan arahan bagaimana memenuhi persyaratan standar kompetensi yang telah ditentukan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peserta juga diberikan kesempatan untuk tanya jawab berkaitan dengan proses pemenuhan standar kompetensi maupun syarat-syarat yang harus dilampirkan. Para peserta cukup antusias dalam sesi tanya jawab ini dan dapat memanfaatkan kesempatan untuk dapat mendapatkan jawaban langsung dari Narasumber yang memang membidangi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga para peserta dapat mendapatkan solusi dari kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan dan menghadapai uji kompetensi. (Wow)
Perkembangan kebijakan dalam bidang kepegawaian merupakan hal yang dinamis, termasuk peraturan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Penilaian Kinerja Pegawai. Untuk mengakomodir penyampaian informasi terkait dinamika peraturan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah DIY menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Penilaian Kinerja Pegawai. Acara sosialisasi yang diikuti oleh seruruh OPD dan UPTD di lingkungan Pemda DIY ini berlangsung pada tanggal 10, 11, dan 14 Juni 2021 dan rencana tanggal 15, 16, dan 25 Juni dengan sasaran seluruh SMA dan SMK di lingkungan Pemda DIY
Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan penyampaian materi terkait Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, serta materi Penilaian Kinerja Pegawai melalui aplikasi Si-Informan. Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2021 tersebut sekaligus mencabut Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
Terdapat beberapa perubahan terkait kebijakan pemberian TPP dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2021. Salah satu perubahan yang mendasar adalah adanya pemberian TPP bagi Tenaga Bantu di lingkungan Pemda DIY. Pemberian TPP bagi Tenaga Bantu dengan bobot sebesar 0,65 merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi Tenaga Bantu terhadap kinerja pemerintahan di lingkungan Pemda DIY. Dengan adanya pemberian TPP bagi Tenaga Bantu, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi para Tenaga Bantu. Selain Tenaga Bantu, Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2021, pemberian TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Guru dan Pengawas yang telah menerima Tunjangan Profesi.
Perubahan kebijakan pemberian TPP terdapat pada penambahan bobot TPP bagi Pengadministrasi Kepegawaian dan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan. Mulai tahun 2021, PNS yang memiliki jabatan Pengadministrasi Kepegawaian mendapatkan tambahan bobot sebesar 0,15 sedangkan PNS yang memiliki jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan diberikan bobot tambahan sebesar 0,18. PNS yang berhak mendapatkan tambahan bobot tersebut hanya yang memiliki SK Gubernur dengan jabatan Pengadministrasi Kepegawaian dan Penyusun Program.
Penyampaian materi Penilaian Kinerja Pegawai salah satunya menekankan tentang pentingnya pengisian form Diarindu melalui aplikasi Si-Informan. Pengisian Diarindu diwajibkan bagi Pejabat Struktural minimal 1 (satu) bulan sekali, selama ini banyak Pejabat Struktural yang masih belum mengisi form Diarindu atau sudah mengisi namun belum sesuai ketentuan. Form Diarindu digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah berjalan pada bulan sebelumnya. Misalnya, target apa saja yang belum tercapai, faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pencapaian target, atau hambatan-hambatan dalam pencapaian target kinerja pada bulan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja pada masing-masing unit kerja.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, peserta juga mendapatkan buku Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan Panduan Operasional Aplikasi Si-Informan sehingga diharapkan masing-masing OPD, UPTD, dan sekolah memiliki pedoman yang jelas terkait peraturan tentang TPP dan pengoperasian Si-Informan.. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan informasi terbaru terkait dengan TPP dan Penilaian Kinerja dapat tersampaikan pada seluruh OPD, UPTD, maupun sekolah. Selanjutnya, kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (ratri)
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I Tahun 2021 sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut... Selengkapnya dapat diunduh pada tautan di bawah ini:
Adapun Materi Pembekalan Ujian Dinas Tahun 2021 (kisi-kisi) dapat diunduh pada tautan di bawah ini:
Panduan CAT Ujian Dinas Tk. I Tahun 2021 dapat diunduh pada tautan di bawah ini:
Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga kepegawaian yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya.
